KRISIS KEPEMIMPINAN


Pemimpin adalah individu manusia yang menjadi titik pusat pada suatu kelompok (kumpulan manusia) dan memiliki kelebihan atau kemampuan untuk mempengaruhi kelompok tersebut dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Sedangkan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas di dalam kelompok untuk mencapai tujuan dan juga bisa diartikan kemampuan untuk berhubungan seorang pemimpin ke orang yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama.
Saat ini di Indonesia sudah terjadi krisis kepemimpinan yang sangat yang sangat parah, terbukti dengan hubungan yang buruk antara orang yang dipimpin dengan pemimpinnya. Sehingga anggota tidak lagi menghormati pemimpinnya dan aktivitas yang ada dalam kelompok tidak berjalan dengan baik. Di Indonesia krisis kepemimpinan terjadi hampir pada semua tingkatan mulai dari tingkat yang terendah yaitu keluarga hingga tingkat yang tertinggi yaitu negara.
Di tingkat keluarga krisis kepemimpinan yang terjadi contohnya adalah hilangnya kepatuhan dari anggota keluarga (ibu atau anak) kepada pemimpin keluarga (ayah). Hal ini menyebabkan banyak keluarga-keluarga yang tercerai-berai. Biasanya hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat dari anggota keluarga dengan pemimpin keluarga, mereka kurang mengamalkan sila ketiga Pancasila yang mewajibkan persatuan. Selain itu juga bisa disebabkan oleh cara kepemimpinan yang diterapkan pemimpin tidak disetujui oleh anggotanya, apakah terlalu keras atau juga malah terlalu lembek . Satu sebab lagi yang menyebabkan krisis kepemimpinan dalam keluarga adalah kurangnya komunikasi dalam keluarga, karena saat ini jarang keluarga yang mau menyempatkan waktu untuk saling bertukar pikiran. Solusi yang dapat diambil untuk masalah krisis kepemimpinan dalam keluarga adalah dengan jalan menyamakan persepsi dan tujuan keluarga melalui diskusi-diskusi dan musyawarah seperti yang diamanatkan Pancasila sila keempat, juga dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem kepemimpinan yang demokratis agar aspirasi anggota keluarga dapat didengar dan dimusyawarahkan bersama.
Di tingkat pemerintahan daerah mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga tingkat provinsi krisis kepemimpinan jelas terlihat, seperti kecurangan-kecurangan dalam pemilukada, kasus korupsi para pemimpin daerah yang merajalela, nepotisme dan kolusi dalam penerimaan pegawai negeri sipil dan masih banyak lagi lainnya. Krisis kepemimpinan yang terjadi pada tingkatan ini disebabkan karena para pemimpin tidak memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Contohnya pada kasus korupsi para koruptor telah melupakan semua sila Pancasila begitu juga kasus-kasus lainya. Hal ini dapat diatasi dengan jalan pemilihan pemimpin baru yang dilakukan dengan lebih cermat, dan hanya memilih calon pemimpin yang bersih tahu dan mampu mengamalkan nilai-nilai luhur pancasila juga taat kepada agamanya. Selain itu hal lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindak korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan buruk lain di dalam pemerintahan daerah adalah dengan pengawasan dari masyarakat yang mau berperan secara aktif.
Pada tingkatan tertinggi suatu negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia dan Aparatur Penyelenggara Negara, krisis kepemimpinan lebih jelas lagi terlihat seperti Presiden republik ini yang terkesan lamban dalam mengatasi masalah negara dan cenderung lebih mementingkan pencitraan dirinya sendiri atau di lembaga tertinggi negara ini yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang hanya memunculkan opini-opini yang meresahkan rakyat dan mereka tidak bekerja sesuai dengan fungsinya sebagai wakil rakyat yaitu membuat undang-undang yang menguntungkan rakyat. Juga aparatur negara yang bertugas dalam menegakan hukum yang seharusnya menegakkan hukum tetapi malah terlibat kasus hukum seperti kasus mafia hukum yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, kasus Gayus, kasus Bibit-Chandra, kasus Antasari, dan kasus-kasus lainnya yang belum terbongkar. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila sila pertama hingga sila kelima. Pemerintah jelas tidak mengamalkan sila kelima Pancasila karena pemerataan pembangunan yang masih saja timpang. Para anggota DPR dan aparat hukum telah meninggalkan sila pertama, sila kedua, dan sila keempat Pancasila karena telah melalaikan tugas tugas yang diamanatkan kepada mereka. Dan aparat hukum telah melupakan pengamalan semua sila-sila Pancasila karena keterlibatan mereka dalam kasus hukum dan lambannya penuntasan suatu perkara seperti kasus Century yang sampai sekarang tidak jelas rimbanya.
Pada intinya krisis kepemimpinan di negeri ini yang telah begitu akut disebabkan oleh dua hal yaitu kurangnya pemahaman terhadap pancasila dan yang kedua kurangnya kesadaran untuk pengamalan nilai luhur Pancasila. Pada tingkatan keluarga penyebab yang banyak terjadi adalah kurangnya pemahaman akan Pancasila. Sedangkan pada tingkat Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat bukan karena kurangnya pemahaman akan Pancasila tapi lebih karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pengamalan Pancasila. Maka dari itu kita harus benar-benar jeli dalam memilih pemimpin dan apabila kita jadi pemimpin kita harus sadar bahwa pengamalan nilai-nilai pancasila itu sangat penting.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "KRISIS KEPEMIMPINAN"

Posting Komentar