PERLUKAH DILAKUKAN REFORMASI PADA INSTITUSI PENDIDIKAN DI INDONESIA?

Krisis yang telah dialami Indonesia dalam beberapa tahun ini tidak lepas dari buruknya mutu pendidikan yang merupakan hasil dari sistem pendidikan yang diterapkan oleh institusi pendidikan. Mutu, sistem, dan institusi pendidikan saling berkaitan maka dari itu ketiga hal inilah yang harus dibenahi di Indonesia agar mutu sumber daya manusia dapat meningkat dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Menurut IMD (2000) Indonesia menduduki peringkat ke-45 (dari 47 negara) dalam hal daya saing. Padahal Singapura berada pada posisi no.2 dan Malaysia serta Thailand masing-masing pada urutan ke-25 dan ke-23. Daya saing sendiri ditentukan oleh mutu SDM. Ditinjau dari segi mutu SDM, Indonesia menduduki peringkat 46. SDM Indonesia ternyata kurang menguasai sains dan teknologi, dan kurang mampu secara manajerial. Dalam kedua hal ini Indonesia mendapat nomor urut 42 dan 44.
Tingkat kelulusan UAN yang terus meningkat dan jumlah lulusan perguruan tinggi yang banyak tidak dapat dijadikan tolok ukur baiknya mutu pendidikan di Indonesia. Karena para murid di jenjang pendidikan menengah hanya mementingkan nilai untuk mencapai nilai kelulusan dan mereka cenderung tertekan sehingga tidak dapat mengembangkan diri dengan optimal. Sedangkan dijenjang pendidikan tinggi para mahasiswa dapat dengan mudahnya mendapatkan gelar sarjana dengan curang dan tanpa perlu belajar, mereka cukup menyetor sejumlah uang dan gelar pun didapat.
Mutu pendidikan di Indonesia hanya dapat diperbaiki apabila sistem pendidikan di negeri ini diperbaiki atau bahkan diubah sepenuhnya. Kini di tingkat pendidikan dasar dan menengah masih diterapkan sistem pendidikan top-down padahal sistem ini menghambat para murid untuk berinovasi dan ber kreativitas sehinga mereka menjadi kurang percaya diri, kurang kompetitif, dan kurang kreatif. Di tingkat pendidikan tinggi sebenarnya sudah cukup baik namun karena seolah-olah pendidikan moral diabaikan dan terkesan hanya skill yang diutamakan, banyak lulusan perguruan tinggi bermoral kurang baik sehinngga dapat mengancam masa depan bangsa ini apabila para lulusan yang moralnya kurang baik ini nantinya menjadi pemimpin bangsa.
Pangkal permasalahanya adalah pada institusi pendidikan, mutu pendidikan tidak akan meningkat apabila sistem pendidikannya masih buruk, dan sebaik apapun sistem yang ada tidak akan berjalan dengan baik apabila institusi pendidikannya masih buruk. Institusi pendidikan di Indonesia masihlah sangat korup baik dari tingkat SD sampai tingkat Perguruan Tinggi, hal ini dapat dilihat dari mahalnya pendidikan di negeri ini. Belum lagi dengan permasalahan penerapan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang masih banyak diatur oleh institusi pendidikan. Pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh institusi pendidikan juga masih banyak yang menuai kontroversi, seperti penetapan nilai batas kelulusan dan waktu pelaksanaan UAN yang selalu berubah-ubah dapat mengakibatkan para siswa tertekan.
Reformasi institusi pendidikan berarti perubahan dengan keperluan masa depan, menekankan kembali kepada bentuk asalberbuat lebih baik dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktik yang salah atau memperkenalkan prosedur yang lebih baik, suatu perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam institusi pendidikan. Reformasi ini harus dimulai perombakan dalam institusi pendidikan itu sendiri melalui evaluasi dan bila terdapat kegagalan dalam evaluasi sebaiknya langsung diganti. Reformasi yang dilakukan selanjutnya adalah reformasi secara sistemik yaitu perubahan pada kebijakan-kebijakan yang telah diambil, bila kebijakan dirasa kurang efektif sudah seharusnya langsung diganti. Dan yang tidak kalah penting dalam proses reformasi institusi pendidikan ini adalah adanya lembaga yang mengawasi proses reformasi yang berjalan agar pelaksanaan reformasi ini tidak menyimpang dari tujuan awal reformasi.
Reformasi institusi pendidikan tidak hanya dilaksanakan pada tingkat pusat tapi juga harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat sekolah, perguruan tinggi, Dinas Pendidikan tingkat II, Dinas Pendidikan Tingkat I, hingga Dirjen-dirjen yang dinaungi oleh departemen pendidikan. Hal ini dikarenakan kebobrokan institusi pendidikan tidak hanya terjadi pada tingkat pusat saja, tapi terjadi disemua tingkatan institusi pendidikan. Contohnya banyak penyalahgunaan dana bantuan dari pemerintah untuk pembangunan sekolah sehingga banyak sekarang sekolah roboh padahal pembangunanya belumlah lama.
Contoh selanjutnya adalah tingginya biaya pendidikan di tingkat pendidikan menengah, dengan munculnya istilah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) membuat pihak sekolah dapat dengan leluasa menaikan biaya pndidikan sehingga yang terjadi adalah rintisan sekolah bertarif internasional, sebenarnya hal ini sangat rentan akan tindak korupsi didalam institusi sekolah. Di tingkat perguruan tinggi biaya masuk yang tinggi untuk masuk PTN dan berkurangnya jatah masuknya mahasiswa melalui jalur SNMPTN membuat presepsi bahwa PTN hanya untuk orang yang mempunyai uang semakin menguat. Ditingkat dinas pendidikan tingkat I dan II korupsi dapat dilihat dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah diatur oleh mereka yaitu dengan mewajibkan sekolah-sekolah untuk membeli buku yang disediakan , jadi para guru tidak dapat memanfaatkan dana tersebut secara efektif untuk pengembangan siswa-siswanya. Ditingkat Pusat dengan adanya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang menyeragamkan badan hukum pendidikan dengan mengabaikan bentuk lain seperti yayasan, sama saja membuat rakyat miskin tidak dapat mengakses pendidikan yang tinggi. Untung saja UU ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.
Dengan semua kebobrokan diatas memang diperlukan reformasi secara menyeluruh namun hal ini tidak dapat dilakukan dengan begitu saja, karena akan menemui banyak kendala. Salahsatunya adalah dalam penerapan undang-undang kepada orang-orang yang belum berubah, tidak tahu apa itu reformasi, dan tidak mau rugi karena reformasi yang yang dilakukan secara total dan konsisten. Sungguh ironi memang keberhasilan reformasi masih tergantung dengan manusianya yang belum berubah padahal seharusnya manusia tidak hanya objek reformasi tapi juga menjadi subjek. Lebih parahnya lagi program reformasi kita tampaknya tidak memiliki isu yang kuat dan fundamental untuk mengatasi masalah manusia dalam reformasi ini. Isu yang menyangkut manusia ini sudah sering diungkapkan dalam bentuk kritik-kritik budayawan kita terhadap pembangunan pada masa Orde Baru yang mengabaikan manusia, namun sekarang tetap terlupakan. Hal ini terjadi karena reformasi yang berjalan selama ini hanya dititik beratkan pada pembentukan struktur dan kelembagaan yang baru bukan kepada manusianya. Solusi untuk problem ini adalah dengan mengganti pejabat yang korup dan tidak cakap melaksanakan tugasnya, dan penggantinya haruslah orang yang benar-benar bersih, mengerti dan mau melaksanakan reformasi secara menyeluruh dan konsisten.
Kendala lain muncul dari anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan reformasi yang tidak sedikit. Masalah dana di negeri ini sudah menjadi hal yang biasa dan tidak dapat dielakkan lagi, untuk membiayai pendidikan sekarang berlangsung saja masih dirasa sangat kurang apalagi untuk reformasi institusi pendidikan. Dalam RAPBN tahun 2010 memang tercantum bahwa 20% dari APBN adalah untuk anggaran pendidikan namun hal ini belum dapat dirasakan kenyataannya, mungkin apabila benar dana APBN untuk anggaran pendidikan mungkin reformasi institusi pendidikan dapat dilaksanakan. Sehingga mutu dan sistem pendidikan di Indonesia dapat segera membaik dan mampu bersaing dengan negara lain baik di tingkat ASEAN, Asia, maupun Dunia.
Institusi pendidikan yang ada di Indonesia sekarang memang sudah sangat bobrok dan berimbas kepada sistem yang diberlakukan serta berdampak kepada buruknya mutu pendidikan di negeri ini. Reformasi atau perombakan dalam institusi pendidikan haruslah dilakukan secara menyeluruh dan konsisten oleh orang yang kompeten. Pelaksanaan reformasi memang bukan tanpa kendala baik dari pihak manusia yang akan direformasi maupun dari dana yang dibutuhkan untuk reformasi, namun sebenarnya hal ini dapat diatasi apabila pemerintah benar-benar serius ingin memperbaiki mutu pendidikan di negara ini.

Sumber :

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "PERLUKAH DILAKUKAN REFORMASI PADA INSTITUSI PENDIDIKAN DI INDONESIA?"

Posting Komentar