EKSISTENSI MULTI PARTAI DALAM PERSPEKTIF PANCASILA



Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir dan memiliki orientasi dan tujuan politik yang sama baik mempertahankan atau pun merebut kekuasaan. Dan sistem multi partai adalah sistem kepartaian suatu negara yang memiliki banyak partai dan tidak hanya satu partai saja yang dominan. Di Indonesia sistem multi partai terjadi pada era pasca kemerdekaan yang merupakan pemilu (pemilihan umum) pertama di negeri ini tepatnya pada tahun 1955 yang diikuti lebih dai 30 parpol (partai politik). Hal ini juga terulang pada era pasca reformasi setelah tumbangnya orde baru yang dipimpin oleh mantan presiden Suharto, yaitu pada  pemilu tahun 1999 dengan 48 parpol, pemilu tahun 2004 dengan 24 parpol, dan pemilu tahun 2009 dengan 34 parpol. Pertumbuhan jumlah partai di Indonesia tidak dapat dibendung karena pelarangan pembentukan partai politik baru akan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang merupakan dasar Demokrasi Pancasila. Sehingga sistem multi partai di Indonesia tidak akan terelakkan walaupun dengan Electoral Threshold ataupun Parlementay Threshold.Sistem multi partai yang dianut Indonesia memiliki kelebihan dan juga kekurangan tergantung dari sisi mana sistem ini dilihat.
Sistem multi partai sangat mendukung penerapan Demokrasi Pancasila yang berdasar padaUUD 1945 terutama pasal 28 tentang kebebasan berkumpul dan berpendapat. Selain itu sistem ini  juga dapat menampung dan mempersatukan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Dan aspirasi rakyat di daerah-daerah akan lebih tertampung sehingga mengurangi kemungkinan sentralisasi politik dan ekonomi di negara ini, namun hingga kini setelah lebih dari 10 tahun penerapan sistem multi partai di Indonesia sentralisasi masih saja terjadi. 
Kelemahan atau kekurangan sistem multi partai kini dapat lebih dirasakan daripada kelebihannya contohnya kebingungan masyarakat, anggaran pemilu yang membengkak, dan sistem ini dirasa kurang efektif bila dikolaborasikan dengan sistem pemerintahan presidensial. Kebingungan biasanya terjadi pada masyarakat kalangan bawah yang tingkat pendidikannya rata-rata masih rendah, bila harus dihadapkan dengan puluhan partai politik yang berbeda-beda mereka akan bingung menentukan pilihan sehingga yang dipilih bukanlah pilihan dari hati nuraninya. Anggaran pemilu juga akan membengkak dikarenakan biaya administratif juga bertambah dan semakin banyak parpol tentu akan menimbulkan permasalahan yang lebih banyak yang pemecahanya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Masih dari segi biaya permasalan juga timbul dari banyaknya dana yang dibutuhkan untuk membuat sebuah partai baru dan tentu saja dana tersebut berasal dari para anggota partai tersebut, bayangkan saja berapa dana yang dibutuhkan untuk meyelengggarakan pemilu. Kekurangan berikutnya dari sistem multi partai adalah ketidak-efektifannya bila disandingkan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia apalagi ditambah dengan sistem pemilihan presiden langsung. Sehinga partai pemenang pemilu yang memiliki kursi legislatif lebih banyak belum tentu calon presidennya terpilih menjadi presiden. Sehingga kebijakan presiden terpilih dapat ditarik ulur oleh legislatif bila tidak menguntungkan partai yang memilki banyak anggota di legislatif, apalagi pembentukan kabinet merupakan hak prerogratif presiden, hal ini dapat menimbulkan kemungkinan adanya penggulingan kekuasaan oleh legislatif seperti yang dikhawatirkan beberapa waktu lalu. Namun hal ini dapat diatasi dengan adanya koalisi beberapa partai. Koalisi pun juga memiliki masalah, contohnya koalisi yang ada pada legislatif saat ini lebih mirip dengan kawin kontrak dan berjalan bila masih ada kontrak saja, bahkan peserta koalisi dapat keluar dari koalisi kapan saja tidak seperti koalisi pada sistem pemerintahan parlementer yang mengikat koalisi hingga akhir masa pemerintahan.
Sebenarnya sistem multi partai adalah sistem yang cukup baik, namun bila dibandingkan dengan negara lain yang tidak menganut sistem ini Indonesia masih tertinggal jauh dalam berbagai aspek. Contohnya RRC (Republik Rakyat China) dan Amerika Serikat. RRC adalah negara yang menganut sistem partai tunggal dan dapat dilihat bagaimana perkembanganya beberapa dekade terakhir, RRC mampu tumbuh menjadi negara besar dan sangat disegani negara lain saat ini. Baik dari segi ekonomi, politik, bahkan teknologi. Amerika Serikat adalah negara yang menganut sistem dwi partai dan menjadi negara superpower setelah runtuhnya Uni Soviet, di segala segi kehidupan Amerika merupakan negara yang paling maju. Tapi Indonesia tidak cocok bila mengunakan sistem partai tunggal karena negara yang menggunakan sistem ini adalah negara sosialis (komunis) sedangkan indonesia adalah negara yang berazaskan Pancasila, lalu bila mengunakan sistem dwi partai sistem demokrasi Indonesia dirasa masih belum cukup dewasa selain itu juga dapat melanggar hak untuk berkumpul dan berpendapat. Dengan sedikit partai otomatis anggaran pemilu dapat dipangkas dan dapat dialokasikan ke bidang lain yang lebih membutuhkan, rakyat juga tidak bingung saat menentukan pilihan sekaligus untuk pendidikan demokrasi, dan kebijakan pemerintah akan lebih efektif dan lebih merata serta pemerintahan juga akan lebih kokoh.Kesimpulannya Indonesia  sebagai negara yang berideologi Pancasila tidak cocok menggunakan sistem partai tunggal dan harus menggunakan sistem multi partai, namun jumlahnya harus dibatasi dan tidak berlebihan seperti saat ini. Penyederhanaan parpol peserta pemilu harus dilakukan secara bertahap dan perlahan namun harus tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sekaligus dapat digunakan sebagai pendidikan demokrasi bagi rakyat Indonesia. 

Subscribe to receive free email updates:

3 Responses to "EKSISTENSI MULTI PARTAI DALAM PERSPEKTIF PANCASILA"

  1. pada era uuds demokrasi liberal muncul banyak partai .Di era reformasi juga muncul banyak partai ,mengapa hal tersebut bisa terjadi ?Jelaskan

    mohon bantuanya ya bapak ,,,,

    BalasHapus
  2. Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.

    BalasHapus
  3. Kesamaan secara mendasar pada era UUDS dan era reformasi dalam hal jumlah partai politik adalah karena kepekaan berdemokrasi saat itu yang sama-sama sedang meluap. Banyak orang yang merasa mampu berdemokrasi dengan mendirikan partai politik namun seleksi alam tetap berlaku hanya yang kuatlah yang bertahan.

    BalasHapus