DEMOKRASI DALAM KONSEP NKRI “Mendesain Ulang Demokrasi di Indonesia: Mau Dibawa Kemana?”

Demokrasi di Indonesia sudah mengalami banyak sekali proses perubahan, mulai dari jaman kemerdekaan hingga kini jaman yang disebut jaman pasca reformasi. Berbagai macam demokrasi sudah dilalui bangsa ini mulai dari demokrasi parlementer (1955-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965) bentukkan Presiden Soekarno, demokrasi Pancasila masa Orde Baru, dan karakteristik demokrasi setelah berakhirnya kekuasaan otoritarian (periode transisi dan konsolidasi demokrasi 1998-2007) dan demokrasi Indonesia(sebutan ini dari pendapat saya sendiri) saat ini.

Demokrasi yang pertama diterapkan di Indonesia adalah demokrasi parlementer yang liberal, berawal dari fakta sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia setelah kemerdekaan dengan di tandatanganinya Maklumat No. X pada tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Hatta. Dalam maklumat ini dinyatakan perlunya berdirinya partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi, serta rencana pemerintah menyelenggarakan pemilu pada Januari 1946. Maklumat Hatta berdampak sangat luas, melegalkan partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya dan mendorong terus lahirnya partai-partai politik baru. Namun peraturan pemilu yang jelas baru dibuat pada era Kabinet Wilopo dengan ditetapkannya UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilu. Pemilu multipartai pertama di Indonesia pertama dilaksanakan pada tahun 1955 guna memilih parlemen dan juga konstituante dan dinilai cukup mendekati demokratis karena dilaksanakan dengan jumlah parpol tidak dibatasi, berlangsung dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta mencerminkan pluralisme dan representativness. Namun parlemen hasil pemilu ini dan pemerintahan bentukannya belum dapat bekerja secara maksimal. Parlemen baru ini tidak mampu memberikan terobosan bagi pembentukan pemerintahan yang kuat dan stabil, tetapi justru mengulangi kembali fenomena politik sebelumnya, yakni “gonta-ganti” pemerintahan dalam waktu yang relatif pendek. Banyak pihak yang menuduh para politisi dan pimpinan partai-partai politik sebagai orang yang memperjuangkan kepentingannya sendiri dan keuntungan kelompoknya, bukan mengedepankan kepentingan rakyat. Namun begitu, mereka tidak menjadikan demokrasi parlementer sebagai biang keladi kebobrokan dan kemandegan politik. Berbeda dengan Soekarno yang menyebut demokrasi parlementer tidak dapat digunakan untuk revolusi (parliamentary democracy is not good for revolution), dan berakhirlah era demokrasi parlementer.
Demokrasi yang diusung Soekarno saat itu adalah demokrasi terpimpin, yang diusulkan pada sidang pleno Konstitante di Bandung 22 April 1959. Namun sistem demokrasi ini tidak berlangsung lama dan berakhir setelah terjadi tragedi yang masih diperdebatkan saat ini yaitu G30SPKI pada tahun 1965. Dan naiklah letjen Soeharto menjadi presiden Indonesia dengan sistem demokrasi yang baru. Demokrasi yang diusung oleh Soeharto sering disebut sebagai Demokrasi Pancasila dan menjadi kemunduran dalamhal demokrasi di Indonesia. Kemundurannya dapat dilihat dengan pembatasan jumlah partai menjadi 3 saja, selain itu orang-orang bersebarangan pandangan politik dengannya langsung ditahan sebagai tahanan politik atau bahkan diculik dan dibunuh secara diam-diam. Demokrasi pancasila berjalan seiring dengan pemerintahan orde baru yang otoriter selama lebih dari 30 tahun dan terguling pada masa krisis moneter tahun 1997 dan resmi selesai bersamaan dengan turunnya Soeharto pada tahun 1998 dan bergantilah dengan demokrasi transisi atau demokrasi reformasi.
Pada masa demokrasi Reformasi terjadi pengembalian fungsi demokrasi yang prosedural seperti adanya kebebasan pers, pembebasan para tahanan politik (tapol), kebebasan bagi pendirian partai-partai politik, kebijakan desentralisasi (otonomi daerah), amandemen konstitusi antara lain berupa pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode, pencabutan beberapa UU politik yang represif dan tidak demokratis, dan netralitas birokrasi dan militer dari politik praktis. Selain itu demokrasi di Indonesia masih mencari demokrasi yang ideal bagi pemerintahannya, sistem pemilu dan peraturan-peraturannya masih terus berubah dengan penyesuaiannya pada era ini. Pemilu dilaksanakan dengan multipartai, pemilihan legislative secara langsung bahkan pemilihan presiden pun juga dilaksanakan secara langsung. Namun pada masa ini ada peristiwa dimana presiden Abdurrahman Wachid digulingkan oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada. Masa inilamabat laun mulai menemukan titik temu demokrasi yang akan digunakan oleh bangsa ini yaitu demokrasi Indonesia yang berjalan saat ini.

Demokrasi yang berjalan saat ini dinilai sudah cukup baik namun juga masih memerlukan perbaikan-perbaikan agar menjadi lebih baik. Karena permasalahan yang dirasa saat ini tidak berbeda dengan sistem demokrasi parlementer pada era pasca kemerdekaan yaitu elit-elit politik yang terpilih dari pemilu masih terlalu mementingkan kepentingan kelompoknya. Semoga dengan penambahan pencalonan dari jalur non partai politik (independen) pada perkembangan demokrasi Indonesia ini dapat mengurangi permasalahan yang dialami saat ini. Dan juga harus diimbangi dengan pendidikan karakter bangsa yang harus terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "DEMOKRASI DALAM KONSEP NKRI “Mendesain Ulang Demokrasi di Indonesia: Mau Dibawa Kemana?”"

Posting Komentar